10 Tokoh dan Lembaga yang Menolak Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Menurutnya, langkah itu mencederai nurani publik karena Soeharto tidak layak mendapat pengakuan moral sebesar itu. Ia menilai bahwa kepemimpinan Soeharto selama lebih dari tiga dekade penuh dengan praktik kekuasaan yang menindas, membatasi kebebasan, dan menumpuk kekayaan dengan cara yang tidak adil.

Romo Magnis menilai, pemberian gelar tersebut menunjukkan bahwa bangsa ini belum berdamai dengan kebenaran sejarahnya sendiri.

Ia mengingatkan bahwa pengakuan terhadap pelaku pelanggaran justru melukai rasa keadilan bagi korban. Dalam pandangannya, gelar kehormatan semacam ini bukan hanya kesalahan politik, melainkan juga kesalahan moral yang akan membebani sejarah bangsa untuk waktu yang lama.

3. Ray Rangkuti

Aktivis reformasi 1998 dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, secara terbuka menolak keputusan pemerintah yang telah memberi gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Ia menyebut langkah itu sebagai “pengkhianatan terang-terangan” terhadap perjuangan rakyat 1998 yang menumbangkan rezim Orde Baru. Menurut Ray, Soeharto tidak layak disebut pahlawan karena kekuasaannya justru menindas demokrasi dan merusak integritas bangsa melalui praktik korupsi dan pelanggaran HAM.

Ray menilai, pemberian gelar tersebut bukan penghargaan terhadap sejarah, melainkan bentuk pembelokan sejarah. Ia mengingatkan bahwa ribuan aktivis dan rakyat kehilangan kebebasan, bahkan nyawa, di bawah kepemimpinan Soeharto.

Dalam pandangannya, keputusan ini menunjukkan bahwa negara gagal menempatkan kebenaran dan keadilan sebagai dasar penghormatan terhadap tokoh bangsa.

4. Mustar Bonaventura

Mustar Bonaventura, salah satu aktivis reformasi 1998, mengecam keras keputusan pemerintah yang memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Berikut alasannya.

• Ia menyebut keputusan itu sebagai tamparan bagi para pejuang reformasi yang mempertaruhkan nyawa untuk menumbangkan rezim otoriter tersebut. Menurutnya, Soeharto bukanlah figur pahlawan, melainkan simbol penindasan, korupsi, dan pelanggaran HAM selama puluhan tahun kekuasaannya.
• Dalam pandangan Mustar, penghargaan ini menandai kemunduran moral bangsa. Ia menegaskan bahwa bangsa yang besar bukan yang melupakan masa lalunya, melainkan yang berani mengakuinya dengan jujur.
• Mustar menyerukan agar pemerintah mencabut gelar tersebut dan kembali menghormati semangat reformasi yang telah mengembalikan kedaulatan rakyat.

5. Amnesty International Indonesia

Amnesty International Indonesia menyampaikan penolakan tegas terhadap keputusan pemerintah yang memberi gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Lembaga ini menilai bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi oleh negara demokratis. Amnesty menegaskan, di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami berbagai pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum pernah diselesaikan secara hukum.

Dalam pernyataannya, Amnesty menilai penghargaan itu sebagai bentuk penghapusan dosa sejarah. Mereka menyerukan agar pemerintah mengembalikan integritas moral bangsa dengan cara menghormati korban, bukan pelaku pelanggaran.

Amnesty menegaskan bahwa rekonsiliasi sejati hanya dapat dicapai melalui pengakuan terhadap kebenaran, bukan melalui penghargaan terhadap mereka yang berperan dalam penindasan.