10 Tokoh dan Lembaga yang Menolak Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

6. Usman Hamid

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, menilai pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto sebagai keputusan yang memalukan dan tidak sensitif terhadap penderitaan korban.

Menurutnya, tindakan tersebut menandakan kemunduran dalam komitmen pemerintah terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi. Ia menegaskan bahwa selama masa kepemimpinan Soeharto, pelanggaran HAM, korupsi, dan pembungkaman kebebasan sipil terjadi secara sistematis.

Usman menyerukan agar pemerintah tidak menghapus luka sejarah dengan penghargaan simbolis yang keliru. Ia mengingatkan bahwa bangsa yang menghormati pelanggar hak asasi justru sedang merendahkan martabatnya sendiri.

Dalam pandangannya, negara seharusnya fokus memulihkan keadilan bagi korban dan mengakui penderitaan mereka, bukan memberikan gelar kehormatan kepada pelaku.

7. KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)

KontraS menyatakan penolakannya terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto yang telah dilakukan pemerintah. Sebagai lembaga advokasi HAM, KontraS menilai keputusan itu mencederai perjuangan korban dan keluarga yang masih menuntut keadilan atas berbagai pelanggaran HAM di masa Orde Baru.

Mereka menyebut, pemberian gelar tersebut menunjukkan bahwa negara belum berpihak kepada korban dan kebenaran sejarah.

KontraS menegaskan bahwa penghargaan kepada Soeharto bukan bentuk penghormatan terhadap bangsa, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan.

Lembaga ini bersama sejumlah organisasi HAM internasional menyerukan pencabutan gelar tersebut dan pengakuan terhadap kejahatan yang terjadi di masa lalu. Bagi KontraS, tidak ada pahlawan sejati tanpa keberanian untuk bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan.

8. GEMAS (Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto)

GEMAS, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai lembaga dan aktivis, mengecam keputusan pemerintah yang memberi gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Menurut mereka, langkah tersebut merupakan bentuk distorsi sejarah dan pelecehan terhadap perjuangan reformasi 1998. GEMAS menilai, Soeharto tidak pantas disebut pahlawan karena kepemimpinannya diwarnai dengan korupsi, kekerasan politik, dan pembungkaman terhadap rakyat.

Koalisi ini menegaskan bahwa bangsa yang bermartabat tidak menyanjung pelanggar keadilan sebagai simbol kehormatan.

Mereka menuntut agar pemerintah mencabut gelar tersebut dan mengembalikan penghargaan negara kepada sosok yang benar-benar memperjuangkan kemanusiaan. Bagi GEMAS, keputusan ini menunjukkan kemunduran moral dan hilangnya keberpihakan negara terhadap korban rezim Orde Baru.