Suvenir Rp20 Miliar Pemkot Tangsel Disorot, Partisipasi Publik Dinilai Minim

Trubus menyarankan agar DPRD Kota Tangsel aktif membuat regulasi atau peraturan daerah yang mewajibkan partisipasi publik dalam tiap tahapan perencanaan anggaran. Tanpa mekanisme ini, masyarakat akan terus jadi pihak yang pasif.

“Publik berhak tahu dan mengontrol ke mana uang mereka dibelanjakan. Kalau tidak, risiko penyimpangan, korupsi, dan pemborosan akan terus terjadi,” ujarnya tegas.

Pendapat serupa disampaikan
Pengamat kebijakan publik IDP-LP, Riko Noviantoro. Menurutnya, pengadaan suvenir oleh pemerintah daerah sebenarnya bisa tetap dilakukan, namun harus dirancang dengan tujuan sosial yang jelas.

“Pengadaan suvenir sejatinya bukan kebutuhan mendesak. Tapi jika memang tetap ingin dilakukan, kontennya jangan hanya berupa plakat atau barang simbolik yang tidak punya nilai tambah,” kata Riko Novianto saat dihubungi TribunTangerang.com secara terpisah.

Ia menyarankan agar Pemkot Tangsel mulai mengubah pendekatan pengadaan suvenir ke arah kampanye literasi atau kampanye lingkungan hidup.

“Bisa berupa buku-buku yang menggambarkan sejarah dan budaya Kota Tangsel. Atau bibit tanaman buah yang bisa ditanam oleh warga. Itu akan jauh lebih relevan, bermakna, dan meninggalkan dampak positif,” jelasnya.

Menurutnya, model ini sudah diterapkan di beberapa kota lain yang mengaitkan kegiatan seremonial dengan program lingkungan atau edukasi.

Selain dari substansi pengadaan, Riko menyoroti besarnya nilai yang dialokasikan untuk belanja tersebut. Menurutnya, angka Rp20,48 miliar bukanlah jumlah kecil, apalagi jika dibandingkan dengan berbagai kebutuhan mendesak lainnya.

“Nominalnya fantastis. Akan jauh lebih berdampak bila dana sebesar itu dialokasikan ke program-program produktif, misalnya peningkatan kualitas pendidikan, pengadaan taman kota, program udara bersih, atau penguatan UMKM lokal,” tegasnya.

Ia menyebutkan bahwa kebijakan anggaran harus selalu mengacu pada prinsip keadilan dan prioritas kebutuhan warga, bukan hanya kepentingan simbolik atau seremonial birokrasi.

“Anggaran publik bukan untuk memenuhi selera birokrasi, melainkan untuk memenuhi hak warga. Prioritasnya harus jelas,” ujarnya.

Hingga saat ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum memberikan klarifikasi resmi terkait anggaran pengadaan souvenir atau cendera mata sebesar Rp20,48 miliar dalam APBD tahun 2024. Anggaran ini menjadi sorotan publik karena kenaikannya yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Upaya konfirmasi telah dilakukan dengan menghubungi beberapa instansi terkait di Pemkot Tangerang Selatan, termasuk Sekretariat Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tangsel, namun belum ada jawaban atau penjelasan yang diterima hingga berita ini diturunkan. (m30)

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News