Waspada, Korban Kebocoran Data Bisa Dituduh Sebagai Teroris
Sebab, katanya, saat ini ditemukan kebocoran data masyarakat, bisa membuat masyarakat dituduh sebagai teroris.
lihat foto
Karena itu, kata Roy, sejak awal ia sudah memprediksi bocornya data di aplikasi tersebut.
Dan kini terbukti data sertifikat vaksinasi Covid-19 Presiden Jokowi pun bocor.
Baca juga: Effendi Simbolon: Insyaallah Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI, Dudung Abdurachman KSAD
"Nah, kenapa ini bisa terjadi pada kasus server atau katakanlah pada data yang ada di PeduliLindungi, kemarin?
"Karena di situ dimungkinan masyarakat mencetak atau self printing, dari kartu vaksin yang ada."
"Sehingga dimungkinkan orang memasukkan nama atau memasukkan tanggal lahir dan kemudian memasukkan NIK," tutur Roy kepada Wartakotalive, Sabtu (4/9/2021).
Baca juga: NIK Jokowi Mudah Diakses Publik, Ketua KPU Bilang Sudah Ada Persetujuan Tertulis
Hal itu, jelas mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini, sangat konyol.
Karena, siapapun bisa saja memasukkan data orang lain dan mencetak kartu vaksin orang lain, tanpa ada verifikasi terlebih dahulu.
"Konyolnya, nah ini saya bilang konyol, atau dalam berbagai statement saya bilang lucu atau konyol, adalah orang atau siapapun tidak diverifikasi untuk memasukkan data itu."
Baca juga: Ketua DPR Puan Maharani: Kalau Data Pribadi Presiden Saja Bisa Bocor, Apalagi Warga Biasa
"Apakah itu data pribadi dia, atau data pribadi orang lain."
"Jadi ketika kemudian harusnya diverifikasi, dia mendapat OTP atau one time password ke handphone yang sudah teregistrasi sebelumnya."
"Dan itu misalnya menggunakan double protecting, misalnya pada WA itu ada yang namanya two factor authentification. Maka itu akan aman," papar Roy.
Baca juga: Diciduk KPK, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono: Tolong Tunjukkan yang Memberi Rp 2,1 Miliar Siapa?
Namun di aplikasi PeduliLindungi, kata dia, verifikasi itu tidak ada sama sekali.
"Masalahnya tidak ada verifikasi di aplikasi ini."
"Jadi orang yang tahu tanggal kelahirannya Bapak Presiden dan semua orang tahu 21 Juni 61, lalu bisa memasukkan NIK-nya, dan ini bisa browsing dengan Google."
Baca juga: Aksi Dukung Mendukung Anggota DPR kepada Calon Panglima TNI Dinilai Bikin Suasana Jadi Kurang Sehat
"Kita bisa mencari data-data itu termasuk milik Presiden sendiri, jadi ini menunjukkan ketidakamanannya data di Indonesia."
