PDIP Bakal Sanksi Kadernya yang Ikut-ikutan Deklarasi Capres 2024

TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - PDIP bakal memberikan sanksi kepada kader yang ikut-ikutan mendeklarasikan calon presiden, sebelum partai menetapkan.

Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, partainya berkomitmen mengikuti seluruh tahapan pileg dan pilpres sesuai mekanisme tahapan pemilu.

“Saat ini tahapan pemilu yang memerhatikan berbagai hal terkait pandemi Covid-19, dengan seluruh dampaknya, menjadi konsideran penting dalam penyusunan tahapan pemilu," kata Hasto, Selasa (21/9/2021).

Baca juga: KABAR Gembira! Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Menurut Hasto, seluruh tahapan dirancang guna meningkatkan kualitas pemilu, namun juga memerhatikan aspek perencanaan agar pemilu dirancang dengan biaya yang serendah-rendahnya.

Mengingat, keterbatasan anggaran pemerintah saat ini yang sedang difokuskan pada upaya menangani pandemi.

Bahkan, kata Hasto, saat ini tahapan pemilu pun sedang dibahas antara DPR, pemerintah, dan KPU.

Baca juga: KRONOLOGI Mantan Panglima Laskar FPI Diduga Terlibat Aniaya Muhammad Kece Versi Kuasa Hukum

“Atas dasar hal tersebut, terkait dengan pencalonan capres dan cawapres, semuanya agar bersabar."

"Fokus utama PDI Perjuangan terletak pada kualitas pemimpin untuk mampu memikul tanggung jawab yang begitu besar, bagi masa depan lebih dari 270 juta rakyat Indonesia," tuturnya.

Hasto menambahkan, PDIP juga memercayakan sepenuhnya penetapan capres dan cawapres, pada hasil Kongres V Partai.

Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Cuma Ada di Papua dan Papua Barat

Di mana, Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri mendapat mandat untuk menetapkan calon.

“Apa yang terjadi sama dengan tahun 2014 dan 2019 yang lalu, di mana Ibu Megawati Soekarnoputri menetapkan Pak Jokowi sesuai dengan mandat kongres partai."

"Dan terbukti beliau hadir sebagai pemimpin yang telah lama dipersiapkan dan mampu memikul tanggung jawab sebagai pemimpin bangsa," terang Hasto.

Baca juga: Sulitnya Memburu Teroris MIT Poso, Polri: Lokasinya Bergunung-gunung, Oksigen Terbatas

Ia menegaskan, PDIP percaya setiap anggota partai memiliki kesadaran yang membentuk kedisiplinan kader.

“Atas dasar hal tersebut, manakala ada anggota partai yang tidak memiliki disiplin, dan ikut-ikutan dalam deklarasi calon sebelum partai menetapkan, partai akan menegakkan disiplin tersebut dengan memberi sanksi organisasi."

"Prinsipnya seluruh relawan pemenangan akan dibentuk pasca-penetapan secara resmi pasangan calon dari partai."

"Saat ini lebih baik membantu rakyat menangani pandemi," bebernya.

Selalu Ada Campur Tangan yang di Atas

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden bukanlah suatu kebetulan.

Dalam Special Interview with Claudius Boekan, Jumat (17/9/2021) malam, Hasto mengatakan, hal itu merupakan bagian dari suatu proses penyiapan kaderisasi.

Bahkan secara khusus, ungkap Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri mendampingi Jokowi sejak wali kota hingga gubernur, dan sering kali ada dialog secara intens tentang masa depan negara.

Baca juga: Bareskrim Hampir Rampungkan Berkas Perkara Muhammad Kece dan Yahya Waloni

"Dengan demikain fungsi kaderisasi kepemimpinan itu harus melekat di dalam tata kelola pemerintahan."

"Demikian juga dalam kehidupan berpartai."

"Partai terus menerus-menerus melalukan kaderisasi."

Baca juga: Pilih KSAD Atau KSAL Jadi Panglima TNI? Legislator PPP Bilang Jalan Tengah Ini Bisa Diambil Jokowi

"Tetapi terkait dengan pemimpin nasional, untuk menjadi presiden dan wakil presiden serta menteri sekalipun, keyakinan spiritual PDIP selalu ada campur tangan dari yang di atas," tuturnya.

Hasto menegaskan, suara arus bawah atau rakyat punya peran besar di PDIP dalam menentukan sosok pemimpin yang akan dicalonkan sebagai capres.

Sehingga, suara tersebut terus terakumulasi membentuk keyakinan dalam tubuh partai.

Baca juga: Masih Tahap Penyelidikan, Bareskrim Belum Niat Panggil Dua Peneliti ICW yang Dilaporkan Moeldoko

"Si A adalah seorang pemimpin, bahwa si A mempu merespons berbagai ujian-ujian sejarah dan kemudian mampu memegang tingkat komando untuk menjadi seorang presiden," terangnya.

Maka, lanjut Hasto, Megawati selalu mengingatkan menjadi presiden itu mudah.

Namun, yang sulit adalah menjadi pemimpin yang bertanggung jawab bagi bangsa kedepan.

Baca juga: Pemerintah Buka Lagi Pintu Masuk Orang Asing ke Indonesia, Wajib Divaksin Covid-19 Dosis Lengkap

Karena, harus mengambil keputusan atas nasib dari 275 juta rakyat.

"Karena itulah Ibu Megawati mempersiapkan dengan jernih, dengan berbarbagai penugasan-penugasan, ujian-ujian sejarah terkait dengan kepemimpinannya."

"Dan ketika tiba saatnya, karena kongres telah memberikan kewenangan Ibu Megawati untuk mengambil keputusan."

Baca juga: KKB Papua Bunuh Nakes, KSP: Pelanggaran HAM!

"Maka dengan melakukan kontemplasi, dengan mendengarkan suara rakyat, mempertimbangkan banyak aspek tentang kepemimpinan strategi."

"Maka Ibu Megawati nantinya memgambil keputisan siapa yang nanti dicalonkan oleh PDIP," bebernya.

Tak Bahas Capres dengan Gerindra, Sekjen PDIP: Karena untuk Jadi Pemimpin Ada Campur Tangan Tuhan

PDIP dan Partai Gerindra tak membicarakan Pilpres 2024, saat melakukan silaturahmi politik di kantor pusat DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (24/8/2021).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto lantas mejelaskan surat instruksi partai kepada kader, agar tak berbicara mengenai capres-cawapres untuk Pilpres 2024.

PDIP menilai, soal pemimpin nasional itu bukan hanya melibatkan keputusan partai.

Tapi, juga harus muncul dari kehendak rakyat serta ada unsur campur tangan Tuhan.

Hasto mengatakan, di surat itu, kader memang diinstruksikan tak bicara soal capres-cawapres yang akan diusung di Pilpres 2024.

"Karena untuk menjadi pemimpin di republik ini betul-betul muncul sebagai kehendak rakyat."

"Ada campur tangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mekanisme partai," kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan, usai pertemuan dengan DPP Gerindra, Selasa (24/8/2021).

Dalam surat DPP bernomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 yang ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto pada 11 Agustus 2021, semua kader partai dilarang berbicara dan menanggapi isu capres-cawapres 2024.

Kata Hasto, kongres partai sudah mengamanatkan agar keputusan menyangkut pemilu dan pemilihan presiden-wakil presiden, diambil oleh Ketua Umum Megawati Sukarnoputri.

PDIP juga menyadari prioritas saat ini adalah penanganan pandemi Covid-19.

"Kongres sudah mengamanatkan kepada Ibu Ketua Umum untuk memutuskan siapa capres dan wapres yang akan datang, dan kehendak rakyat itu sebagai panduan yang terbaik."

"Tetapi skala prioritas saat ini itu adalah terkait dengan pandemi dan bagaimana partai berkonsolidasi," tutur Hasto.

Dalam konteks konsolidasi itu juga, maka dialog dengan Gerindra yang dilaksanakan itu menjadi penting.

Bagi PDIP, pertemuan ini adalah juga bagian dari konsolidasi nasional.

"Karena terkait dengan calon pemimpin itu tugasnya partai untuk menyiapkan calon pemimpin di dalam proses kaderisasi yang sistemik," jelas Hasto.

Itulah mengapa PDIP dan Gerindra sepakat untuk tidak membicarakan soal Pemilu 2024 dalam pertemuan hari ini.

Sebab, kata Hasto, ada masanya untuk membicarakan hal itu, dan yang penting saat ini adalah soal penanganan pandemi.

Hal itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, ketika menjawab pertanyaan wartawan, usai pertemuan kedua partai yang dilaksanakan tertutup.

"Untuk pemilu 2024, kalau dari aspek ideologi kita sama-sama punya komitmen terhadap Pancasila."

"Nanti setelah pandemi ini bisa kita lewati bersama-sama, ada momentumnya, ada waktunya untuk membahas hal-hal tersebut."

"Karena skala prioritas adalah kepentingan rakyat, keselamatan bangsa dan negara," ucap Hasto. (Fransiskus Adhiyuda)