Dinilai Tidak Maksimal, KPU Kota Tangerang Minta Pantarlih Serius Lakukan Coklit

Selain itu, pantarlih diperingatkan untuk tidak melakukan praktik joki coklit.

Baca juga: INI Tanggapan KPU RI Soal Putusan MK Bolehkan Eks Narapidana Jadi Caleg DPD

Baca juga: KPU RI Minta Bawaslu Tindak Tegas Parpol yang Gunakan Politik Identitas Saat Kampanye

Sebab, hal itu akan memperbesar potensi kesalahan pemutakhiran data pemilih

"Sekali lagi ditegaskan, jika mereka lalai dan mengakibatkan seseorang kehilangan hak pilihnya bisa dipidana menurut undang-undang Pemilu," tegasnya.

"Apalagi kalau dampaknya itu sampai coklit yang dikerjakan oleh joki itu sampai menyebabkan seseorang kehilangan hak pilih, itu jelas bisa dipidana," terangnya.

Menurutnya, pantarlih harus bekerja sesuai kondisi yang nyata, termasuk pemilih yang telah meninggal dunia atau pindah domisili, harus dibuktikan dengan bukti otentik seperti akta kematian atau pencabutan berkas kependudukan.

Pantarlih sendiri telah melakukan coklit sejak 12 Februari 2023 lalu, hingga 14 Maret 2023 mendatang.

Warga yang sudah terverifikasi lewat proses coklit nantinya akan dimasukkan ke dalam data pemilih sementara (DPS), lalu diproses lagi untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.

"KPU melakukan pemutakhiran data pemilih dengan mengerahkan pantarlih ke setiap rumah warga secara door to door atau dari pintu ke pintu," ucapnya.

"Pantarlih yang berjumlah satu orang per TPS ini melakukan proses pencocokan dan penelitian dengan cara membandingkan data pemilih potensial dengan fakta lapangan," jelas Ahmad Subhan.(m28)