Menilik Peran DPR sebagai 'Rumah Rakyat', Menampik Isu Ketidakpercayaan Publik

Hanya saja, transformasi DPR RI yang berupaya mengedepankan transparansi juga masih mendapat banyak kritik publik, terutama dalam hal pembahasan undang-undang.

Dia memberikan pemisalan di badan legislasi yang di mana partisipasi masyarakat sangatlah bermakna.

"Sehingga setiap pembahasan undang-undang itu memang ada fase pembahasan di mana itu ketika belum menjadi pembahasan antara pemerintah dan DPR, mungkin masih dibahas di panja-panja (panitia kerja), mungkin itu pembahasan tertutup," jelas Andreas.

"Tapi ketika pembahasan itu menyangkut pasal-pasal dengan pemerintah, itu seharusnya terbuka gitu. Dan para di publik juga, atau yang mewakili publik," lanjut dia.

Bahkan menurutnya, undang-undang itu perlu didengarkan berikut dengan pembahasan kasus-kasusnya. Dengan begitu, transparansi DPR kepada publik dapat dirasakan.

Lebih lanjut, Andreas menjelaskan bahwa sejak ia duduk di DPR RI pada 2005 hingga sekarang, perkembangan instrumen digital yang diterapkan saat ini, berfungsi baik dalam hal kemudahan.

Di mana, para anggota DPR RI bisa berintetaksi dan menemukan aspirasi masyarakat dengan mudah tanpa ada pembatasan media jenis tertentu.

"Jadi transparansi itu pasti kami lakukan, banyak hal yang bisa dilihat di sini. Cuma memang sebagai anggota DPR, ada tempat di mana ya politisi itu kan harus lihat kapan dia bicara dan kapan dia tidak bicara," katanya.

"Atau ada hak dari sebagai politisi untuk tidak bicara juga kalau ketika ada hal yang tidak perlu kami bicara gitu kan. Tapi ya ketika ada informasi yang harus disampaikan ke publik, ya kami harus sampaikan. Dan di situlah ya seninya berpolitik," lanjut Andreas.

Di akhir, Andreas memastikan bahwa pihaknya sangat terbuka untuk menerima, mendengar, dan memonitor apa yang ada di masyarakat. Hanya saja, ia perlu mengatur waktu di sela-sela aktivitas rapat kerja yang rutin dilakukan.

Akan tetapi apabila rakyat merasa tidak puas dan perlu demonstrasi, ia menganggap hal tersebut sangatlah wajar mengingat Indonesia sebagai negara demokrasi. "Saya kira itulah situasi yang kami hadapi DPR dan sebagai anggota DPR, kami berinteraksi, berdinamika di situ," pungkasnya. (m40)