Konflik Rempang Picu Bentrokan Disebut Ganjar Pranowo Karena Tidak Ada Penghormatan Atas Hak Warga 

TRIBUNTANGERANG.COM - Ganjar Pranowo ikut menanggapi terkait konflik yang terjadi di Rempang, Batam hingga memicu terjadinya bentrokan.

Ganjar yang juga merupakan Bakal calon presiden (capres) dari PDIP menyampaikan jika konflik agraria yang terjadi di Rempang karena kurangnya mitigasi konflik.

Hal disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah itu ketika menghadiri Kuliah Kebangsaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) pada Senin (18/9/2023).

Baca juga: Tak Ingin Ditinggal Investor Pemerintah Kebut Proyek Rempang Eco City, 28 September Harus Kosong

Saat itu Ganjar mendapatkan pertanyaan dari panelis perwakilan mahasiswa FISIP UI, Azzahra terkait isu konflik agraria yang sedang terjadi di Indonesia diantaranya yang terjadi di Pulau Rempang Batam.

"Sebenarnya mitigasinya kurang. Kalau itu kemudian tanah akan diberikan, katakan yang sekarang ramai di Rempang, ramai sekali, bagaimana sih caranya, itu tanahnya siapa?" kata Ganjar dalam kuliah tersebut seperti dikutip Kompas.com.

Selain kurangnya mitigasi, Ganjar menyebut konflik agraria muncul biasanya karena tidak adanya penghormatan atas hak warga sekitar.

Baca juga: Pernyataan Panglima TNI Piting Warga Rempang, Kapuspen: Artinya Merangkul

Kemudian, Ganjar mengingatkan pentingnya mendengarkan masyarakat dan memberikan kompensasi yang sepadan saat mengatasi konflik.

"Kenapa konflik-konflik itu muncul pada saat sebuah pekerja ingin dilaksanakan, satu sangat jarang kita melakukan mitigasi apa yang akan terjadi kedua bagaimana kita penghormatan terhadap hak mereka," katanya.

Ganjar juga mencontohkan beberapa kasus yang pernah ditanganinya, seperti pembangunan jalan tol sehingga memotong banyak kampung di area pembangunan.

Namun, Ganjar akhirnya menyarankan pembangunan didesain memutar melalui ruang-ruang yang lebih kosong.

Meskipun, saran tersebut perlu diperdebatkan dengan menteri, pengelola jalan tol, dan kontraktornya.

Terkait Konflik di Rempang Tak hanya itu, menurut Ganjar, pihaknya membuka dialog dengan warga sekitar agar mendapat solusi.

"Pada saat itu apa yang terjadi? Selesai. Kita dekati, kita persuasi, kita ngobrol, sepakat. Dan beberapa hal kesepakatannya biasanya ada di harga," ujar Ganjar.

"Dalam beberapa kesempatan juga sama, ketika tidak ada pekerjaan mungkin harga tanahnya terlalu rendah, tapi begitu ada pekerjaan harganya tinggi. Itu kondisi sosiologis, biasa saja. Kemudian, mereka menegosiasikan itu. Pada saat itu, akhirnya oke diputuskan, jalannya melingkar lewat laut. Ternyata di laut itu dulunya daratan, menarik, kan," katanya lagi.

Terkait kasus di Pulau Rempang, Ganjar menilai bahwa pemerintah perlu merekrut sosiolog dan antropolog untuk membangun komunikasi kepada warga, bukan hanya insinyur.

Baca juga: PBNU Haramkan Rebut Tanah Rempang Batam Secara Paksa Hingga Sebabkan Bentrokan