TOPIK
Pagar Laut di Tangerang
-
Istri Kepala Desa Kohod turut diperiksa Bareskrim Polri usai suaminya Arsin bin Sanip mangkir dari pemeriksaan terkait pagar laut.
-
Anggota keluarga dan Istri Kepala Desa Kohod, Arsin diperiksa Bareskrim Mabes Polri, terkait pagar laut, pada Senin (10/2/2025) malam.
-
Arsin di desanya dikenal sebagai Orang Kaya Baru (OKB). Sejak terpilih jadi kepala desa sejak 2021, Arsip mendadak jadi jutawan
-
Namun rumor itu dibantah oleh Kementerian ATR/BPN. Bantahan itu disampiakan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) ATR/BPN Harison Mocodompis
-
Pasalnya gedung yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini terbakar terbakar di tengah riuhnya kasus Pagar Laut
-
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susiyanti mengaku telah berkoodinasi dengan Bareskrim Polri, soal pagar laut di Tangerang.
-
Untuk permasalahan ini silahkan langsung ke pimpinan saja, biar tidak banyak penafsiran yang berbeda-beda
-
Tim Advokasi warga Desa Kohod, Henri Kusuma mengungkap sosok orang yang menjadi mandor dalam pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km di Tangerang.
-
Hingga kini, TNI AL masih berupaya membongkar semua pagar laut yang masih tersisa sebagai wujud aksi nyata dari perintah Presiden RI untuk membuka
-
Kami menuntut kepada pemerintah Kabupaten Tangerang, untuk memberikan klarifikasi, apa dasar hukum menerbitkan izin pemanfaatan tata ruang khususnya
-
Kasus dugaan pemalsuan dokumen pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, resmi naik ke tahap penyidikan.
-
Terbitnya serifikat itu kan diatas laut itu saya meyakininya itu palsu, karena tidak mungkin bisa diterbitkan karena itu di tahun 2023
-
Sejak kemunculan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Arsin bin Sanip menjadi perbincangan.
-
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) serta Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid akan terbuka terkait kasus pagar laut di Tangerang.
-
Enam pejabat yang copot itu diduga terlibat dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pagar laut Tangerang.
-
Setelah ditelusuri SHBG dan SHM tersebut ternyata terbit di tahun 2023 di era presiden Jokowi. Menteri yang bertugas saat itu adalah Hadi Tjahjanto.
-
hingga saat ini sudah 16 kilometer pagar bambu yang sudah tercabut, tersisa kurang lebih 14 kilometer pagar bambu yang belum tercabut.
-
Mahfud MD memberikan pandangan terkait terbitnya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang diterbitkan untuk wilayah perairan di Kabupaten Tangerang.
-
Sosok Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin tengah menjadi sorotan publik.
-
Saya bisa memastikan, yang klarifikasi itu adalah staf desa, kami ini sakit hati, kami yang merasakan sebagai nelayan
-
Kami juga ke Kementerian ATR, kebetulan waktu itu saya audiensi sama lawyer kami. Nah di situ ditemui sama stafnya aja. Bahkan mereka pun mengatakan
-
Senang, senang sekali. Saya terima kasih ke Bapak Menteri. Terima kasih ke Bapak Bapak prabowo. Terima kasih. Saya mendukung sekali pagar laut dicabu
-
Publik pun curiga ada pihak yang bermain sehingga SHGB dan SHM bisa keluar meski berada di area laut
-
Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang
-
Sejumlah pejabat Kantor Pertanahan ATR /BPN Kabupaten Tangerang, masih diperiksa oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah imbas pagar laut.
-
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tanggapi pernyataan konsultan Hukum PIK-2 Muannas Alaidid, soal sertifikat HGB milik anak perusahaan Agung Sedayu.
-
SHGB dan SHM tersebut terbit di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kala itu menteri ATR/BPN dijabat oleh Hadi Tjahjanto.
-
Nusron menambahkan, pada peninjauan kali ini pihaknya juga turut membatalkan 50 bidang tanah yang memiliki sertifikat HGB dan SHM, di area tersebut.
-
Tindakan langka yang dilakukan anggota DPR RI tersebut dilakukannya sebagai aksi karena rasa malunya sebagai wakil rakyat karena masalah pagar laut
-
Pagar laut bukan punya PANI, dari 30 KM Pagar laut itu kepemilikan SHGB anak perusahaan PIK PANI dan PIK Non PANI hanya ada di dua desa kohod
