TOPIK
Pagar Laut di Tangerang
-
Memang kalau kami Pemerintah Provinsi Banten tidak ada target, tapi kalau dari TNI AL menargetkan dalam sehari minimal 2 kilometer dibongkar
-
Dirjen PSDKP, Pung Nugroho Saksono atau Ipunk menuturkan, jumlah orang yang diperiksa akan bertambah, seiring progres penyelidikan.
-
Pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Pesisir Kabupaten Tangerang, kembali dibongkar pada Rabu (22/1/2025).
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beri respon soal penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di laut Tangerang.
-
Alhamdulillah, gembira sekali pagar laut dibongkar, saya tadi sampai turun langsung ke dasar laut, untuk mencopot cerucuk bambu, dapat 10 tadi
-
TNI Angkatan Laut menerjunkan tiga kendaraan tempur dan puluhan speed boat atau perahu motor dalam proses pembongkaran pagar laut di Tangerang.
-
Sebanyak 1.500 personel gabungan dikerahkan untuk melanjutkan pembongkaran pagar laut di perairan utara Kabupaten Tangerang, Banten.
-
proses pembongkaran itu juga terlihat dihadiri Pj Gubernur Banten A Damenta, Pj Bupati Tangerang, Andi Ony, Kadis Kelatuan dan Perikanan Banten.
-
Nusron Wahid mengatakan pagar laut yang membentang di perairan Tangerang itu memiliki sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik
-
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono turut memberi respons soal masalah yang tengah hangat dibicarakan itu.
-
Para nelayan mengaku bingung atas keputusan untuk menunda pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Pesisir Kabupaten Tangerang.
-
Salah satu nelayan di Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Maun (55) mengaku gembira usai adanya pembongkaran pagar laut tersebut.
-
Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid buka suara perihal pagar laut di Tangerang yang bersertifikat HGB yang tengah ramai dibicarakan publik.
-
Pagar Laut ini dicabut atas perintah Prabowo Subianto. Pasalnya pagar laut ini menganggu aktivitas nelayan.
-
Pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari dengan menurunkan tiga pasukan khusus dari TNI AL.
-
Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat, Angkatan Laut, TNI khususnya kami akan tampil ke depan
-
Pasokan ikan lagi berkurang, harga pun melonjak naik, jadi nelayan juga kita kasian ya emang biasanya standard lah ya mahal enggak murah enggak
-
Kepala Perwakilan Ombudsman Banten, Fadli Afriadi mengatakan, dampak yang paling dirasakan para nelayan yakni membengkaknya biaya operasional.
-
Iya jarang (ngecek ke lapangan). (Saya) di kantor terus. Kalau kemarin-kemarin kan kurang, terus ada kesibukan lain
-
Ombudsman Provinsi Banten, Fadli Afriadi sebut pernyataan soal pagar laut di Pesisir Kabupaten Tangerang hasil swadaya masyarakat, tak logis.
-
Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memburu dalang di balik pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Pesisir Kabupaten Tangerang.
-
Kewenangan pengelolaan pesisir laut khususnya di pantai utara Kabupaten Tangerang langsung di bawah pengawasan Pemerintah Provinsi Banten
-
Saya tidak kaget dengan pernyataan itu karena PIK selalu menyatakan seperti itu, kalau ketemu kasus selalu menyatakan PIK bukan pengembang
-
Jadi kalau dibilang ini adalah pagar laut itu hoax, yang ada yaitu tanggul laut yang dibangun secara swadaya dan dampaknya berguna untuk menahan
-
Yang pertama adalah untuk menahan abrasi dan yang kedua menahan pemecah gelombang juga. Dan di sisi lain juga keuntungan dan kemanfaatannya adalah
-
Beredar rumor bahwa pengembang bertanggung jawab sebagai orang yang berada di balik pemasangan pagar laut tersebut.
-
Pengerjaannya itu seselesainya itu dari Tanjung Burung ke sini kurang lebih 5-6 bulanan. Kalau disini sekitar 3 bulanan
-
Pak Presiden sudah menginstruksikan. Saya pun tadi pagi diperintahkan Pak Menteri (KKP) langsung untuk melakukan penyegelan. Negara tidak boleh kalah
-
Proyek pembuatan pagar ini sudah dikerjakan oleh warga setahun lalu. Warga disebut mendapatkan upah Rp 100 ribu setiap harinya untuk memasang pagar
-
Penyegelan disaksikan langsung Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono.
